You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Banggar DPRD Belum Sepakati Besaran PMP DKI
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

PAM Jaya Diminta Agresif Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Pembahasan pengajuan penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017, masih berlangsung. Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum menyepakati besaran alokasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Ada harapan dari banggar agar usulan saluran air bersih ke 51 ribu rumah tangga tercapai. Makanya belum ada kesepakatan

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, selain lima BUMD yang diajukan, ada juga usulan penambahan modal kepada PAM Jaya sebesar Rp 500 miliar. Awalnya yang diajukan hanya PMP bagi PT MRT, PT Jakpro, PT Transjakarta, PD PAL Jaya dan PD Pasar Jaya.

"Ada harapan dari Banggar agar usulan saluran air bersih ke-51 ribu rumah tangga tercapai. Makanya belum ada kesepakatan," ujarnya, Kamis (10/11).

Dana PMP 3 BUMD DKI Disetujui Dewan

Selain itu, juga ada usulan agar pemberian PMP bisa dialokasikan di semester dua mendatang. Sehingga nantinya pemberian PMP akan kembali dibahas di rapat gabungan komisi C dan Komisi B untuk menentukan hasil yang akan dibawa kembali ke Banggar DPRD DKI Jakarta.

"Artinya masalah air bersih ini sangat dibutuhkan warga tidak mampu. Kita akan dorong PAM Jaya lebih agresif lagi memenuhi kebutuhan air," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kebayoran Lama Selatan Miliki 56 Tempat Pengelolaan Sampah Organik

    access_time11-07-2026 remove_red_eye7722 personTiyo Surya Sakti
  2. Pengemudi Truk Sampah Salahgunakan BBM Operasional di Cilincing Disanksi

    access_time14-07-2026 remove_red_eye6104 personAnita Karyati
  3. Kelurahan Berprestasi Jadi Penggerak Jakarta Menuju 20 Besar Kota Global

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1660 personFakhrizal Fakhri
  4. SDN Srengseng Sawah 15 Tetap Gelar Sekolah Tatap Muka

    access_time13-07-2026 remove_red_eye1455 personDessy Suciati
  5. DPRD DKI Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    access_time14-07-2026 remove_red_eye1345 personFakhrizal Fakhri